Analisis fiqh siyasah terhadap pengelolaan aset desa oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021: studi kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang ditulis guna menjawab pertanyaan tentang Bagaimana Pengelolaan Aset Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa Wonorejo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 20211 dan Bagaimana Analisis Fiqh Siya>sah Terhadap Pengelolaan Aset Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa Wonorejo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Data penelitian ini didapatkan dari penelitian yuridis empiris yang mana hasil penelitian di dapatkan dari hasil wawancara dan observasi yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan hasil data deskriptif analisis yang kemudian di olah dengan pola deduktif, yakni dengan memaparkan teori fiqh siya̅sah yang bersifat umum dan kemudian ditarik ke dalam hal yang khusus terkait pengelolaan BUMDes “Sejahtera” Desa Wonorejo. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasannya pertama pengelolan BUMDes belum berjalan dengan baik dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 mengenai pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah aset desa terkendala oleh beberapa faktor. Pertama faktor eksternal yaitu minimnya pengetahuan masyarakat desa tentang BUMDes, kedua faktor internal yaitu kurangnya komunikasi dan koordinasi antara ketua BUMDes “Sejahtera” dengan jajaran pengurus dibawahnya dan kurangnya kesadaran dan tanggung jawab pengurus BUMDes dalam mengemban amanah dan tanggung jawab. Hal tersebutlah yang menyebabkan pemanfaatan aset desa menjadi terhambat dalam pengelolaannya. Kedua, dalam fiqh siya>sah dusturiyyah masih belum sesuai dengan perintah dalam surat al-anfal, hal ini di karenakan pelaksana operasional belum bisa berkontribusi dan bekerja secara maksimal untuk kemaslahatan umat. Sejalan dengan kesimpulan yang ada diatas maka dibutuhkan kerja sama antara perangkat desa, anggota BUMDes dan masyarakat untuk bekerja sama untuk dapat melaksanakan program-program dengan baik dan mengembangkan asset desa untuk dimaknfaatkan secara maksimal.