Pemenuhan hak warga negara dalam profesi advokat perspektif hak asasi manusia: studi putusan MK No. 84/PUU-XIII/2015

Penelitian Tesis ini berjudul “Pemenuhan Hak Warga Negara dalam Profesi Advokat Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan MK No. 84/PUU-XIII/2015). Salah satu penyebab munculnya persoalan mengenai penegakan hukum di Indonesia adalah faktor advokat sebagai salah satu bagian dari struktur hukum yang kurang memiliki integritas dan kemampuan yang mumpuni dibidang hukum khususnya dalam turut serta mengawal proses penegakan hukum di Indonesia. Mulai dari dengan tidak adanya pembatasan usia maksimal menjadi advokat menyebabkan pensiunan polisi, jaksa dan hakim bisa menjadi advokat , hal ini rawan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh advokat dari pensiunan polisi, jaksa dan hakim. Sehingga penegakan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam kelompok struktur hukum, karena penegakan hukum merupakan indikator pencapaian suatu adanya kepastian hukum.