Tinjauan hukum positif dan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pembunuhan dengan berencana: studi putusan nomor 78/Pid.B/2021/PN.Jbg.

Kejahatan terhadap nyawa merupakan perbuatan yang sangat tidak manusiawi. Hukuman yang diterima oleh pelaku pun tidak main-main. Skripsi untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap tindak pidana pembunuhan dengan berencana dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Jbg. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pembunuhan dengan berencana dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Jbg. Penelitian ini merupakan penelitian jenis penelitian hukum normatif yuridis. Sumber bahan hukum primer berasal dari putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Jbg dan bahan hukum sekunder dari buku hukum, jurnal hukum. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan logika deduktif dengan model piramida terbalik, yakni dengan menguraikan hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu dan kemudian mengerucutkan kepada masalah yang akan diangkat. Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam kasus pembunuhan dengan berencana dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 78/Pid.B/2021/PN.Jbg ini menggunakan pasal 340 KUHP sebagai dakwaan primair untuk terdakwa. Dalam hukum positif, Pasal 365 Ayat (3) KUHP dapat diterapkan dalam perkara ini dikarenakan terdakwa memenuhi semua unsur dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian korban. Dalam hukum pidana islam, perbuatan terdakwa termasuk kedalam tindak pidana h}ira>bah, karena terdakwa sudah memenuhi semua unsur yang ada dalam h}ira>bah. Terdakwa membunuh orang yang dirampoknya dan diambil hartanya. Dalam hal ini hukumnya wajib dibunuh, setelah dibunuh lalu disalib (dijemur). Berdasarkan simpulan diatas, saran penulis terhadap penegak hukum yang menjadi penegak keadilan bagi seluruh umat, maka diharapkan lebih bijaksana dan teliti lagi dalam menjatuhkan hukuman secara adil dan benar sesuai dengan apa yang pelaku lakukan. Agar tidak terjadi kesalahan dalam penegakan hukum. Terutama hakim dalam menentukan hukuman terhadap terdakwa, dan penuntut umum yang menentukan tuntutannya sesuai dengan bukti dan rangkaian peristiwa yang terdakwa lakukan.