Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana narkotika berdasarkan putusan nomor 112/PID.SUS/2022/PN PSR

Peredaran narkotika merupakan musuh bagi seluruh lapisan bangsa sebab narkotika merupakan zat berbahaya yang memiliki dampak negatif apabila disalahgunakan dan diedarkan secara ilegal. Dalam Putusan pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Psr yang merupakan perkara tindak pidana narkotika. Pasal 183 KUHAP yang menerangkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dengan itu memperoleh keyakinan bahwa terdakwa memang benar bersalah. Skripsi ini ditulis guna menganalisis hubungan antara Pasal 183 sebagai dasar bagi hakim menjatuhkan hukuman pidana dengan Pasal 184 yang merupakan alat bukti dalam hukum acara pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan bahan hukum yakni menginventarisasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yakni putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Psr dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis induktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Psr telah menggunakan Pasal 183 KUHAP yang mengatur setidaknya terdapat dua alat bukti yang sah dan Pasal 184 KUHAP yang mengatur tentang alat bukti untuk memperoleh suatu pembuktian, yang mana suatu pembuktian memiliki keterkaitan antara alat bukti satu dengan yang lain dan hal tersebut meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah benar. Adapun alat bukti yang terdapat pada putusan tersebut berupa keterangan saksi, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa. Dengan adanya suatu pembuktian maka majelis hakim memutus tindak pidana narkotika yang melibatkan terdakwa dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman pidana 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda RP. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). Berdasarkan kesimpulan diatas, harapannya penegak hukum untuk lebih jeli menelaah suatu perkara serta pembuat undang-undang hendaknya memberi penjelasan lebih rinci terkait berat netto atau berat bruto yang digunakan sebagai barang bukti narkotika demi terciptanya kepastian hukum.