Kebijakan kriminal terhadap mafia human trafficking:studi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim

kebijakan kriminal yang dilakukan aparat kepolisian Polda Jatim terhadap Mafia Human Trafficking. Pertama, penal policy atau upaya represive yaitu melakukan proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain melakukan penyelidikan dan penyidikan aparat kepolisian Polda Jatim juga memberikan pendampingan secara khusus terhadap korban Human Trafficking yang berkerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi Korban. Kedua, non penal policy atau upaya preventive yaitu melakukan sosialisasi hukum tentang bahaya Human Trafficking, melakukan patroli rutin di tempat-tempat rawan tindak Human Trafficking serta membentuk Polmas (Polisi Masyarakat) yang bertujuan merekatkan hubungan kerjasama aparat kepolisian khususnya Polda Jatim dengan masyarakat dan guna mencari informasi terkait Mafia Human Trafficking dari masyarakat.