Tinjauan penologi dan hukum pidana islam dalam pertimbangan hakim terhadap perkara tindak pidana perdagangan orang: studi kasus di pengadilan negeri surabaya tahun 2022

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Penologi dan Hukum Pidana Islam dalam Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surabaya Tahun 2022)” bertujuan untuk menjawab pertanyaan Bagaimana tinjauan penologi terhadap pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2022 dan Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2022. Peneliti ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formal seperti putusan pengadilan, undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Sumber data yang dikumpulkan adalah data-data yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, baik berupa sumber hukum primer maupun sumber hukum sekunder. Setelah data terkumpul penelitian kembali terkait kesesuaian data dengan topik permasalahan, kemudian data disusun secara sistematis lalu dilakukan analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: Pertama, pertimbangan hakim terhadap perkara tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Surabaya pada tahun 2022 dalam penologi sesuai dengan teori restribusi (pembalasan) dan teori incapacitation (pelemahan). Kedua, pertimbangan hakim terhadap perkara tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Surabaya pada tahun 2022 dalam hukum pidana islam sesuai dengan teori pembalasan (al-Jaza>’) dan teori penebusan dosa (al-Takfi>r). Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan: pertama edukasi kepada masyarakat untuk membangun kesejahteraan dan ketentraman pada lingkungan masyarakat, kedua, perlunya dampingan kepada masyarakat agar tidak gampang terpengaruh kepada seseorang mengenai pekerjaan.