Mekanisme pengujian peraturan kebijakan (beleidsregel) di Indonesia (Studi putusan mahkamah agung dan pengadilan tata usaha negara)

Penelitian ini mengkaji tentang Mekanisme Pengujian Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara). Belum adanya instrumen hukum untuk menguji suatu peraturan kebijakan seringkali mengakibatkan banyak peraturan kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini diperparah dengan diujikannya dua peraturan kebijakan di MA dan PTUN sehingga menimbulkan kerancuan terhadap lembaga mana yang berwenang untuk menguji peraturan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang akan meninjau sejauh mana praktik pelaksanaan peraturan kebijakan (beleidsregel) melalui praktik penyelenggaraan peraturan kebijakan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu: pertama, keberadaan peraturan kebijakan (beleidsregel) dalam suatu negara amatlah penting mengingat peraturan perundang-undangan yang ada belum/tidak jelas, tidak mengatur, serta terjadi kekosongan hukum. Kedua, pengujian peraturan kebijakan (beleidsregel) di Pengadilan Tata Usaha Negara amatlah dibenarkan mengingat adanya perluasan makna KTUN, sehingga peraturan kebijakan masuk kewenangan PTUN untuk mengujinya. Saran dalam penelitian ini adalah pentingnya menetapkan bahwa PTUN yang berwenang unuk menguji peraturan kebijakan (beleidsregel) yang bermasalah. Selain itu, pentingnya pembentukan peraturan kebijakan haruslah didasarkan atas AUPB demi menjamin isi atau muatan peraturan kebijakan tidak melanggar hak asasi manusia.