Tinjauan kriminologi dan hukum pidana Islam terhadap pungutan liar oknum juru parkir di kawasan objek retribusi parkir berlangganan

Skripsi ini merupakan hasil penelitian empiris yang berjudul “Tinjauan kriminologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pungutan Liar Oknum Juru Parkir di Kawasan Objek Retribusi Parkir Berlangganan.” yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktek pungutan liar yang dilakukan oknum juru parkir di kawasan objek retribusi parkir berlangganan serta bagaimana tinjauan kriminologi dan hukum pidana islam terhadap praktek pungutan liar oleh oknum juru parkir dikawasan objek retribusi parkir berlangganan. Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik penelitian lapangan (field research) dengan analisis secara kualitatif yang bersumber dari observasi, wawancara, dan studi literatur kemudian diolah dengan metode deskriptif analisis dan selanjutnya dianalisis secara deduktif sehingga menjadi data yang konkret. Hasil penelitian ini pertama, menunjukan bahwa bahwa ditinjau dari perpektif kriminologi para pelaku oknum juru parkir yang melakukan pungutan liar disebabkan karena faktor ekonomi yang menjadi faktor utama, rendahnya pendidikan, rendahnya kesadaran hukum, lingkungan dan pengawasan yang faktor penunjang penyebab terjadinya pungutan liar. Teori kriminologi yang berkaitan dan relevan dengan tindakan diatas ialah teori control social, social learning, dan anomi sehingga dapat menjadi salah satu upaya preventiv apabila ditegakkan. Kedua, Apabila ditinjau dari hukum pidana islam perbuaatn tersebut telah memenuhi asas hukum pidana islam yang disebut sebagai tindakan al-maksu dengan klasifikasi ghulul, khianah, dan al-ghasiy yang di hukum dengan hukuman ta’zir sesuai dengan besar kecilnya dampak perbuatan pidana yang telah dilakukan. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka pihak terkait dapat lebih tanggap dan dapat memberikan tindakan lebih tegas terhadap oknum juru parkir yang melakukan pungutan liar, bila perlu diberikan sanksi pidana atau administrasi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, lebih selektif dalam alur perekrutan juru parkir dan meningkatkan kualitas pendidikan, serta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sampang lebih sadar terhadap hukum dan berhak melapor apabila telah terjadi pungutan liar oleh juru parkir.