Analisis hukum Islam dan fatwa dsn no.117/DSN-MUI/II/2018 terhadap pembiayaan online di aplikasi Duha Syariah

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 Terhadap Pembiayaan Online Di Aplikasi Duha Syariah”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab rumusan masalah mengapa pembiayaan online pada Aplikasi Duha Syariah menggunakan akad Murabahah dan Ijarah, bagaimana pembiayaan online pada aplikasi Duha Syariah dijalankan dan bagaimana analisis Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap pembiayaan online di aplikasi duha syariah. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, yang membahas tentang pembiayaan online di aplikasi duha syariah dilihat dari prespektif hukum Islam dan Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018, yang kemudian dianalisis menggunakan teknis deskriptif deduktif yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit. Hasil dari penelitian ini disimpulkan Pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah di aplikasi duha syariah tidak sejalan dengan konsep syariat Islam tentang murabahah yang mana ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi dalam implementasinya, seperti tidak tersedianya barang di pihak duha syariah ketika terjadi kesepakatan (sighat) dengan nasabah. Selain itu adanya jaminan yang diberikan dalam bentuk slip gaji nasabah dan dua nomor darurat. Pembiayaan dengan akad murabahah di duha syariah lebih mirip dengan akad (utang piutang). Pembiayaan di duha syariah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSNMUI/IV/2000 tentang Mura>bahah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip Syariah. Penulis memberikan saran bahwa terdapat beberapa pembedaan konsep tentang murabahah dalam perspektif syariat Islam dengan Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip Syariah yakni perihal ketersediaan barang dalam akad murabahah serta pemaknaan biaya tambahan dalam akad tersebut. Meskipun demikian hal tersebut tidak menjadi problem sepanjang tidak merugikan dan memberatkan nasabah.