Tinjauan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban pemerintah menurut Undang Undang Dasar 1945

Dalam realitas kehidupan politik di Indonesia tercermin adanya pengakuan terhadap kedaulatan rakyat. Dengan berdasar atas adanya pengakuan terhadap kedaulatan Tuhan disamping pengakuan terhadap kedaulatan rakyat ini, maka pemerintah yang berkuasa dalam menjalankan roda pemerintahannya dituntut untuk selalu mempertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Artinya pemerintah harus melakukan pertanggung jawaban 2 arah, yakni bertanggung jawab kepada rakyat dan kepada Tuhan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggung jawaban pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 1945, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertanggung jawaban pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggung jawaban pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 1945, mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pertanggung jawaban pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jenis penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau telaah pustaka. Adapun Metode Analisa Datanya dianalisis secara kualitatif, dengan tahapan sebagai berikut ; dengan cara editing, pengorganisasian data, penemuan hasil (analisa lanjutan) dengan metode deskriptif, metode deduktif dan metode komparatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1. Pertanggung jawaban pemerintah merupakan bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan Presiden selama 5 tahun sekali pada saat mengakhiri masa jabatannya di hadapan MPR atas kepemimpinannya dalam Negara RI. 2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pertanggung jawaban pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah menurut UUD 1945 menunjukkan bahwa pemerintah Negara RI menganut system pemerintahan rakyat yang dijiwai oleh nilai-nilai falsafah Pancasila.