Tinjauan siyasah dusturiyyah terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Peraturan Desa: studi kasus Desa Pojok Kulon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang

Peraturan desa sebelum ditetapkan terlebih dahulu dibahas dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga dalam skripsi dapat merumuskan masalah terkait bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Siyāsah Dustūriyyah dalam penyusunan peraturan desa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menitikberatkan pada identifikasi hukum dan bertujuan untuk mengidentifikasi aturan-aturan tidak tertulis berdasarkan norma-norma sosial yang berlaku secara umum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sociological jurisprudence dengan sumber data primer yang dihasilkan langsung dari sumbernya dengan melakukan wawancara. Selain sumber data primer, penulis juga menggunakan sumber data sekunder sebagai pelengkap data penelitian. Data yang didapat nantinya akan dianalisis secara deskriptif dan disusun secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD di Desa Pojok Kulon tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal, dengan dibuktikan pasifnya anggota BPD dalam pembentukan peraturan desa dan penggalian aspirasi masyarakat. Hal ini bertolakbelakang dengan fungsi BPD sesuai Pasal 55A dan Pasal 55B UU Desa yang menjelaskan fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab kurang optimalnya peran BPD, yaitu rendahnya rasa partisipatif, minimnya kompetensi SDM, faktor sarana, dan hubungan antar penyelenggara pemerintahan desa. Dalam tinjauan Siyāsah Dustūriyyah fungsi BPD dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dapat disamakan dengan Ahl al-hall wa al-‘aqd. BPD merupakan wakil masyarakat sebagai lembaga legislatif desa yang berkewajiban menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran: Pertama, Pemerintah Desa perlu meningkatkan kompetensi anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pojok Kulon agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal. Kedua, Badan Permusyawaratan Desa perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi secara berkala terkait eksistensi, tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pojok Kulon