Tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah: studi putusan mahkamah konstitusi nomor 85/PUU-XX/2022 tentang pengujian undang-undang nomor 10 tahun 2016

Penyelesaian perselisihan hasil Pilkada merupakan persoalan yang sangat krusial. Melalui Putusan No. 97/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perselisihan hasil Pilkada karena terdapat pembedaan rezim Pemilu dan Pilkada. Namun, berbanding terbalik dengan Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 yang menyatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mengadili perselisihan hasil Pilkada secara permanen. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan statute approach dan case approach. Teknik analisis bahan menggunakan deskriptif induktif yang disusun secara sederhana dan sistematis menjadi data yang konkret mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil Pilkada berdasarkan Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022. Selanjutnya data dianalisis menggunakan teori hukum Islam, fiqh al-siyāsah al-dustūrīyah.