hak imunitas anggota DPR perspektif asas Presumption Of Innocence : analisis fiqh siyasah terhadap pasal 224 UU No. 17 tahun 2014

Tesis dengan judul “Hak Imunitas Anggota DPR Perspektif Asas Presumption of Innocence (Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 224 No. 17 Tahun 2014 tentang MD3)” merupakan hasil penelitian kepustakaan (library research) untuk menjawab pertanyaan mengenai tema sentral tentang apakah praktek penerapan hak imunitas anggota DPR tidak berbenturan dengan asas presumption of innocence.Data ini dihimpun dengan menggunakan teknik kajian pustaka (library research) terhadap sejumlah referensi terkait. Dari data yang telah dihimpun kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pola deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran mengenai situasi atau kejadian yang terjadi.Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwasanya: 1). Penerapan hak imunitas anggota DPR dalam UU No. 17 Tahun 2014 berdasarkan analisis fiqh siyasah bahwa dalam pelaksanaan hak imunitas bersifat terbatas, artinya anggota DPR (Ahl al-Halliwa al-‘Aqdi) dapat diperiksa oleh pengadilan apabila hak imunitas yang dimilikinya tersebut menyalahi ketentuan dalam Konstitusi atau Undang-Undang serta ketentuan Syari’at Islam. 2). Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Hak Imunitas Anggota DPR Berdasarkan Asas Presumption of Innocence yang banyak dipraktekkan oleh Anggota DPR terdapat tumpang tindih atau benturan antara aturan syari’at Islam dengan asas presumption of innocence, karena banyak kasus Anggota DPR yang Hak Imunitasnya telah melakukan penyalahgunaan dengan dalih atas dasar hak tersebut. Dengan adanya penyalahgunaan hak imunitas tersebut masyarakat merasa resah dan terganggu hak-haknya. Dari pemaparan diatas, Penulis menyarankan kepada segenap jajaran dewan khususnya Anggota DPR agar selalu melaksanakan dan menggunakan hak imunitasnya berdasarkan aturan perundang-undangan dan tatatertib serta kode etik DPR sehingga tidak menjadi celah hitam yang meresahkan masyarakat. Dan kepada seluruh lapisan masyarakat agar selalu mengontrol setiap kebijakan dan tindakan setiap anggota dewan khusunya Anggota DPR, jikalau terjadi penyalahgunaan hak dan wewenang mampu dipertanggug jawabkan pada pihak yang berwajib.