Analisis tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam perspektif penologi dan hukum pidana Islam: studi putusan pengadilan negeri Jombang nomor 16/Pid.Sus anak/ 2022/PN Jbg

Skripsi dengan judul “Analisis Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Penologi dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 16/Pid.Sus Anak/ 2022/PN Jbg)”, merupakan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana analisa pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual pada anak berhadapan dengan hukum, serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual pada anak berhadapan dengan hukum dalam Direktori Putusan Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Sedangkan untuk analisis data penulis menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif yaitu mendeskripsikan data dan dalil-dalil hukum yang bersifat umum lalu ditarik ke dalam kesimpulan yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat diketahui bahwa keputusan yang telah dijatuhkan majelis hakim berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum. Majelis hakim memutus perkara sesuai dengan fakta dan keterangan para saksi selama persidangan berlangsung. Dilihat dari perspektif penologi penjatuhan hukuman dalam putusan 16/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg telah sesuai dengan teori relatif/teori utilitarian, dikarenakan dalam teori relatif tujuan pemidanaan atau penghukuman di sini dimaksudkan bukan hanya sekedar pemberian penderitaan dan efek jera kepada pelaku tindak pidana, namun juga bersifat mendidik ABH agar di masa mendatang tidak mengulangi tindakan kriminal tersebut, serta berdasarkan teori relatif/utilitarian ini penjatuhan sanksi terhadap ABH juga merupakan bentuk pencegahan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan tersebut. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan jarīmah ta’zīr, sehingga untuk sanksi dan hukuman diserahkan kepada majelis hakim (ulil amri). Jarīmah ta’zīr diberikan kepada ABH dalam rangka mendidik dan memberi pengajaran guna kemaslahatan ABH agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Maka dari itu, dalam menjatuhkan hukum Majelis Hakim harus lebih bijak dalam mempertimbangkan berbagai faktor yang bersangkutan, serta lebih mengutamakan kemaslahatan masyarakat. Sampai akhirnya putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim menggambarkan nilai keadilan yang sesungguhnya.