Pemikiran Islam Modern Indonesia : Gagasan Nasionalisme Religius Buya Hamka dan KH Salahuddin Wahid

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Bagaimana Latar belakang Pendidikan, Sosial dan Politik Buya Hamka dan KH Salahuddin Wahid? (2) Bagaimana Pemikiran Nasionalisme Religius Buya Hamka dan KH Salahuddin Wahid? (3) Bagaimana Titik temu gagasan nasionalisme religius Buya Hamka dan KH Salahuddin Wahid? Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu suatu langkah merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengkritik, dan menafsirkan data dalam rangka menegakkan fakta serta kesimpulan yang kuat. Dalam penelitian ini menggunakan teori sosiologi pengetahuan dari Karl Manheim, teori ini menyatakan bahwa sebuah pemikiran atau gagasan tidak dapat dipisahkan dari konteks sejarahnya. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan pendekatan sejarah pemikiran dan pendekatan komparasi atau perbandingan. Skripsi ini menyimpulkan bahwa (1) Buya Hamka dan KH Salahuddin Wahid memiliki persamaan latar belakang pendidikan, kehidupan sosial dan kiprah politik. (2). Gagasan Nasionalisme Religius Buya Hamka berupa relasi agama dan negara, cinta tanah air dan kebangsaan. Gagasan nasionalisme religius KH Salahuddin Wahid yakni Pancasila berketuhanan dan pengakomodasian hukum Islam di Indonesia (3) Titik temu gagasan nasionalisme religius Buya Hamka dan KH Salahuddin Wahid tentang relasi agama negara dengan Pancasila berketuhanan terdapat titik temu yakni pada dasarnya, Pancasila sebagai dasar negara mengakui adanya keberagaman agama di Indonesia dan memastikan bahwa negara tidak menganut satu agama tertentu. Kemudian pada gagasan cinta tanah air dan kebangsaan dengan pengakomodasian hukum Islam di Indonesia terdapat titik temu berupa kesepakatan untuk menciptakan kerangka hukum yang mengakui dan menghormati prinsip-prinsip hukum Islam dalam batasan yang sesuai dengan nilai nilai kebangsaan dan keberagaman agama di Indonesia, yang tercermin dalam konstitusi negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.