Penyelesaian sengketa pilkada dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 perspektif fiqh siyasah dusturiyah

Penyelesaian sengketa pilkada secara umum di Indonesia terbagi dua macam: Pertama, penyelesaian sengketa proses pilkada yang diselesaikan di Mahkamah Agung. Kedua, Penyelesaian sengketa hasil pilkada yang diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Hasil analisis penelitian yang dilakukan bahwa pada Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam pembentukan lembaga khusus pilkada maka termasuk bidang siyasah qadhaiyyah dengan jenis qadha khusumat atau wilayah khusumat yang demikian sangat dianjurkan dalam penbentukan lembaga peradilan khusus pilkada. Sehingga tercipta keadilan, kemudahan, biaya murah, dan efisien dalam peradilan di Indonesia khususnya peradilan pilkada.