Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan perkawinan kebo balik kandang di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk

Skripsi dengan judul tinjauan hukum islam terhadap tradisi larangan perkawinan kebo balik kandang di desa Pandantoyo kecamatan Kertosono kabupaten Nganjuk bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana tradisi larangan perkawinan kebo balik kandang di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk? bagaimana pandangan hukum Islam tentang tradisi larangan perkawinan kebo balik kandang di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk? Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research), artinya penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah obyek penelitian untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas, dalam hal ini mengenai tradisi larangan perkawinan adat kebo balik kandang. Setelah data terkumpul, data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan model analisis interaktif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, larangan perkawinan kebo balik kandang merupakan tradisi yang dipercaya secara turun-temurun di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Perkawinan kebo balik kandang adalah kepercayaan masyarakat bahwa seorang perempuan tidak boleh menikah dengan laki-laki yang berasal dari kampung atau desa yang sama dengan ayah kandung dari perempuan tersebut. Masyarakat percaya apabila terjadi perkawinan kebo balik kandang, maka akan ada dampak buruk yang ditimbulkan. Kedua, hukum Islam, dalam hal ini adalah pendapat empat madzhab tidak pernah menjelaskan terkait larangan perkawinan kebo balik kandang yang ada dalam masyarakat Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Meskipun telah dipercaya secara turun-temurun, namun kepercayaan masyarakat tersebut tidak bisa dijadikan dalil karena tidak sesuai dengan nash. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan: pertama, penulis berharap kepada masyarakat supaya lebih mendalami pemahaman tentang agama, sehingga dapat memilah antara keyakinan dan kehati-hatian karena itu dua jenis yang berbeda, apabila seseorang mematuhi adat larangan pernikahan karena dia yakin pada adat tersebut dan tidak yakin akan kehendak Allah maka itu salah, akan tetapi apabila hanya sebatas sebuah kehati-hatian dan tidak sampai meninggalkan keyakinannya terhadap Allah itu boleh-boleh saja. Kedua, penulis berharap kepada tokoh agama yang ada di masyarakat supaya lebih bijak menentukan hukum adat yang ada di masyarakatnya, tidak gampang untuk menyalahkan bahkan menjerumus kearah kemusrikan, karena tidak semua hukum adat itu salah, tergantung pada niat setiap orang yang akan melakukan, diharapkan lebih moderat untuk menentukan.