Tindak pidana elektronik dan pornografi prespektif fiqh jinayah: studi Putusan Nomor: 2191/Pid.B/2014/PN.Sby.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan tentang “Tindak Pidana Elektronik Dan Pornografi Prespektif Fiqih Jinayah (Studi Putusan Nomor: 2191/Pid.B/2014/PN.Sby.)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagimanakah analisis fiqh jina<yah terhadap pertimbangan hakim perihal hukuman tindak pidana elektronik dan pornografi dalam putusan nomor: 2191/ Pid.B / 2014/ PN.Sby? dan bagaimanakah Analisis fiqh jinayah terhadap sanksi hukum yang dijatuhkan oleh hakim perihal tindak pidana elektronik dan pornografi dalam putusan Nomor: 2191/Pid.B/2014/PN.Sby? Data penelitian diperoleh dari kajian pustaka yaitu berupa literatur buku fiqh juna>yah dan KUHP berupa undang-undang tentang tindak pidana elektronik dan pornografi yang menjadi obyek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. yaitu memaparkan atau menjelaskan data yang diperoleh dan selanjutnya dianalisis dengan pola pikir deduktif, dimulai dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kepada hal-hal kepada data, serta ditarik kesimpulan. Hasil penelitian bahwa dalam analisis fiqh jina<yah terhadap pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 2191/ Pid.B / 2014/ PN.Sby tentang hukuman elektronik dan pornografi terdakwa telah melanggar pasal 27 ayat 120 pasal 45 ayat 1 UU RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jo pasal 65 ayat 1 KUHP dan terdakwa melanggar pasal 29 jo pasal 4 ayat 1 huruf d, e, dan f UU RI No. 44 tahun 2008 tentang pornografi jo pasal 65 ayat 1 KUHP. Dimana terdakwa telah melakukan perbuatan mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaskesnya informasi elekronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Dalam analisis fiqh jina>yah pertimbangan hakim sudah tepat dan sesuai dengan hukuman takzir. Sedangkan analisis fiqh jina>yah terhadap sanksi hukum yang dijatuhkan oleh hakim perihal tindak pidana elektronik dan pornografi dalam putusan Nomor: 2191/Pid.B/2014/PN.Sby. Sanki hukuman yang diberikan berupa hukuman penjara dan denda. Di mana dalam fiqh jinayah sudah tepat dengan tujuan untuk kemaslahatan menusia itu sendiri. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang perlu dicantumkan antara lain: Pertama Dalam mengambil keputusan hukum, hendaknya mempertimbangkan asas legalitas, fiqh jinayah, dan kemaslahatan dengan mengumpulkan pendapat atau dalil yang berlandaskan pada al-Qur’an dan hadis. Kedua Dalam melakukan putusan hendaknya hakim memprhatikan dalil hukum Islam terhadap putusan Nomor: 2191/Pid.B/2014/PN.Sby. baik dilihat dari ringannya hukuman maupun berat hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Surabaya karena setiap manusia tidak pernah luput dari salah dan dosa.