Persyaratan pencalonan jabatan Presiden dan wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia perspektif Siyasah Dusturiyah: studi terhadap pasal 169 huruf (n) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Salah satu problematika pemilu adalah pencalonan Presiden yang telah menjabat dua periode sebagai calon Wakil Presiden. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah: pertama, bagaimana persyaratan pencalonan jabatan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; dan kedua, tinjauan siyāsah dustūriyah terhadap pencalonan Presiden dua periode sebagai calon Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Teknik analisis data menggunakan deskriptif induktif dan data disusun secara sistematis untuk mendapatkan data konkrit mengenai persyaratan pencalonan jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, calon Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan persyaratan yang tercantum dalam UUD NRI 1945 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Peraturan perundang-undangan tersebut tercantum beberapa persyaratan, yakni Pasal 169 berupa syarat personal, Pasal 222 berupa syarat pencalonan yang harus dimiliki oleh partai politik dan Pasal 227 jo 229 berupa syarat administratif. Kedua, pada perspektif siyas̄ah dustūriyah adanya pencalonan Presiden dua periode sebagai calon Wakil Presiden harus ditolak karena tidak mematuhi Fatwa Ulama Indonesia untuk tetap mempertahankan masa jabatan pada Pasal 7 UUD NRI 1945. Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan adanya penyempurnaan kerangka hukum pemilu terkait rekrutmen pejabat publik yang akan diusulkan oleh partai politik. Meskipun undang-undang pemilu telah memberikan ketentuan adanya pola rekrutmen dilakukan secara demokratis dan terbuka, akan tetapi ketentuan tersebut tidak diikuti penegasan tentang apa yang dimaksud dengan rekrutmen yang demokratis.