Perlindungan hukum terhadap korban pencatutan nomor induk kependudukan untuk pendaftaran partai politik

Menjelang pemilihan umum 2024 satu fenomena yang sedang mencuat adalah pencatutan identitas. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Korban Pencatutan Nomor Induk Kependudukan untuk Pendaftaran Partai Politik” disusun guna menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pencatutan Nomor Induk Kependudukan untuk pendaftaran partai politik; dan upaya hukum bagi korban. Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum positif. Selanjutnya, proses pendekatan menggunakan metode kualitatif yakni isu hukum dalam hal ini pencatutan Nomor Induk Kependudukan dikerucutkan sebagaimana pada rumusan masalah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, implementasi perlindungan hukum terhadap korban terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang diwujudkan dengan menghapus data pribadi oleh Dewan Pimpinan Pusat melalui Komisi Pemilihan Umum. Kedua, upaya pencegahan yang dapat masyarakat lakukan yakni rutin memeriksa daftar nama di situs web Komisi Pemilihan Umum. Jika terjadi pencatutan, maka korban dapat melaporkannya ke polisi atau Komisi Pemilihan Umum sebagai tindakan represif. Adapun saran dari penulis yang selaras dengan kesimpulan di atas adalah peningkatan kesadaran akan merajalelanya tindak kejahatan. Supaya masyarakat menjadi lebih waspada terhadap kasus pencatutan identitas yang telah menimbulkan banyak korban. Sebagai alternatif untuk menghindari kerugian materiil dan immaterial penulis merekomendasikan untuk menjaga keamanan informasi pribadi dengan cermat.