Tinjauan hukum Islam terhadap praktik perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang mengalami keterlambatan pembangunan akibat pandemi covid-19 pada konsumen PT. X

PT. X merupakan developer dan kontraktor syariah berupa jual beli tanah kavling dan bangunan rumah. PT. X menjadi developer perumahan X yang terdapat 2 bagian X-1 dan X-2. Salah satu developer yang mengalami keterlambatan pembangunan tanah dan bangunan dikarenakan adanya pandemi COVID-19 dan sengketa fasilitas penghubung jembatan masuk perumahan dengan developer lain disekitar perumahan X yang membuat menghambat pembangunan dan serah terima kepada konsumen PT. X. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik perjanjian jual beli tanah dan bangunan pada konsumen PT. X dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik perjanjian jual beli tanah dan bangunan pada konsumen PT. X. Data penelitian ini dihimpun menggunakan penelitian lapangan (field research) dan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data menggunakan deskriptif yang selanjutnya disusun dengan sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai praktik perjanjian jual beli tanah dan bangunan pada konsumen PT. X. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, perjanjian dalam hukum Islam dan jual beli dalam hukum Islam. Hasil penelitian menyebutkan, bahwa: pertama, praktik perjanjian jual beli tanah dan bangunan di PT. X mengalami keterlambatan pembangunan berupa tanah kavling atau bangunan rumah yang dikarenakan COVID-19 yang mana tidak bisa berjalan dengan baik dalam menjalankan perjanjian serah terima pembangunanan tersebut. Kedua, Tinjauan hukum Islam terhadap praktik perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang mengalami keterlambatan pembangunan akibat COVID-19 pada konsumen PT. X sudah sesuai beberapa poin dari perjanjian dan jual beli dalam hukum Islam yang terdiri dari asas-asas, rukun dan macam-macam terpenuhi didalamnya. Namun pada syarat dan etika perjanjian jual beli salam dalam hukum Islam tidak terpenuhi dikarenakan tidak dijelaskan secara terperinci dalam perjanjian lagi (kesepakatan bersama) alasan COVID-19. Dalam sisi kaidah fikih, Maqasid Syari’ah, maupun fikih, dapat disimpulkan COVID-19 termasuk klausul force majeure dalam akad-akad syariah merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam, dan bahkan sangat diperlukan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: Pertama, pihak PT. X termasuk developer dan pengembang diharapkan menjalankan perjanjian sesuai anjuran dalam hukum Islam agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kedua, pihak PT. X seharusnya melakukan sosialisasi kepada para pihak konsumen agar lebih jelas akan alasan keterlambatan pembangunan dan tidak menimbulkan kecurigaan terhadap konsumen PT. X.