Analisis Fiqh Siyāsah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 38/PUU-XVI/2018 tentang pemilihan umum serentak di wilayah kepulauan

Penelitian ini rumusan masalah yang digunakan dalam adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUUXVI/2018 tentang Pemilihan Umum serentak di wilayah kepulauan dan bagaimana analisis Fiqh Siyāsah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XVI/2018 tentang Pemilihan Umum serentak di wilayah kepulauan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Data dikumpulkan menggunakan teknik studi kepustakaan yang disajikan dalam bentuk deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif. Data diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dengan menggunakan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administrasi pemerintahan tanpa mempertimbangkan daerah kepulauan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pemilu. Berdasarkan analisis Fiqh Siyāsah dalam konteks hukum Islam, konsep kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi disebut Wilayah al mazāllim, yang memiliki kompetensi untuk memutus perkara apapun dalam bentuk kezaliman baik yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya. Rekomendasi yang dapat penulis tawarkan dari hasil penelitian ini adalah bahwa sebaiknya penetapan jumlah anggota KPU tidak hanya berdasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administrasi pemerintahan namun juga mempertimbangkan daerah kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau dengan luas wilayah yang sangat besar.