Analisis Regulasi dan Implementasi e-Government di Indonesia

Implementasi e-government merupakan salah satu bentuk transformasi digital dalam bidang pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan proses pelayanan publik agar lebih efisen, efektif, dan bersifat transparan. e-Government di Indonesia diterapkan secara bertahap, sehingga dibutuhkan koordinasi antar Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah agar dapat diterapkan secara maksimal dan menyeluruh yang diatur pada regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan proses perkembangan implementasi e-government di Indonesia berdasarkan regulasi e-government yang telah ditetapkan oleh Instansi Pusat serta indeks/pengukuran keberhasilan implementasi e-government yang digunakan di Indonesia. Analisis kesiapan dan kematangan atau perkembangan e-government ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif studi kasus dengan menggunkan data sekunder yang berasal dari regulasi pemerintah, nilai hasil PeGI, dan nilai indeks SPBE. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Indonesia mulai mempersiapkan implementasi e-government (SPBE) sejak 2017, hal tersebut dapat diketahui berdasarkan regulasi pada tahun 2017, 50% membahas topik teknologi informas, pelayanan publik menjadi bahasan dominan pada tahun 2018-2019, serta topik bahasan terbanyak berdasarkan regulasi yang telah dikumpulkan yaitu regulasi yang membahas tentang SPBE dengan persentase 36.37%. Selain itu, indeks/pengukuran yang diterapkan selama lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup signifikan yaitu pada studi kasus provinsi Jawa Tengah dengan rata-rata indeksa menujukkan pada tingkat 2 serta indeks SPBE tertinggi berada pada maturity level 3.