TINJAUAN FIKIH EMPAT MAZHAB TERHADAP LI’AN SEBAGAI PENEGUHAN ATAS PENGINGKARAN SAHNYA ANAK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Skripsi dengan judul “Tinjauann Fikih Empat Mazhab Terhadap Li’an Sebagai Peneguhan Atas Pengingkaran Sahnya Anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)” merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana ketentuan tentang li’an sebagai peneguhan atas pengingkaran sahnya anak dalam KHI, dan bagaimana tinjauan fikih empat mazhab terhadap ketentuan li’an sebagai peneguhan atas pengingkaran sahnya anak dalam KHI. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis melakukan penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumenter. Yaitu penelitian yang menggunakan sumber berupa naskah-naskah asli yang mungkin telah dipublikasikan atau belum dipublikasikan berupa buku, skripsi, artikel baik hard copy ataupun internet yang berkaitan dengan ketentuan li’an dalam KHI. Setelah data-data terkumpul baru kemudian diolah yang diawali dengan klasifikasi data, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan pola berpikir deduktif. Yaitu proses pendekatan berpikir dengan bertolak dari hal-hal yang bersifat umum yakni dasar hukum Islam yang menjelaskan tentang li’an, konsep li’an serta tata caranya yang ada dalam kitab-kitab fikih empat mazhab yang menjadi referensi penyusunan KHI. Lalu aturan tersebut digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yakni ketentuan tentang li’an sebagai peneguhan terhadap pengingkaran sahnya anak dalam KHI, dan selanjutnya digeneralisir menjadi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketentuan li’an sebagai peneguhan atas pengingkaran sahnya anak dalam Pasal 101 KHI tidak sesuai dengan pendapat ulama empat mazhab yang terdapat dalam kitab-kitab fikih referensi KHI. Karena Pasal 101 KHI tidak secara tegas mewajibkan li’an dalam hal pengingkaran terhadap nasab seorang anak, akan tetapi hanya menggunakan kata “dapat meneguhkan”. Sedangkan dalam kitab-kitab fikih empat mazhab referensi KHI, ulama mazhab kecuali Hanabilah sepakat menyatakan jika sebab terjadinya li’an adalah pengingkaran terhadap nasab anak, maka dalam hal ini suami wajib melakukan li’an baik dengan ada atau tanpa adanya tuntutan dari isteri. Meskipun isteri telah memaafkan atau bahkan telah membenarkan pengingkaran suami. Hal itu disebabkan menghapus nasab yang bat{il adalah hak suami karenanya tidak bisa gugur sebab ridlo isteri. Ketentuan li’an dalam Pasal 101 KHI tersebut juga tidak sesuai dengan pendapat ulama Hanabilah yang tetap mensyaratkan adanya tuntutan dari isteri baik dalam hal li’an sebab tuduhan berzina ataupun pengingkaran atas keabsahan nasab seorang anak.
Berdasarkan perbedaan antara ketentuan hukum li’an dalam Pasal 101 KHI dan kitab-kitab fikih empat mazhab yang menjadi referensi KHI, dalam hal ini penulis menyarankan khususnya kepada para pihak yang berwenang membuat undang-undang atau peraturan, disamping mempertimbangkan keadilan serta kemaslahatan haruslah pula mengandung sebuah kepastian hukum dan disesuaikan dengan pedoman mayoritas umat Islam agar tidak terjadi kebingungan ketika berhadapan dengan peraturan yang tidak sesuai dengan apa yang masyarakat anut dan yakini