Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli Lutung Jawa: studi kasus di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Lutung Jawa (Studi Kasus Di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo)”, dengan tujuan menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli daging lutung Jawa di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo yang dijadikan makanan? Dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli lutung Jawa di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo yang dijadikan peliharaan? Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif, yang menggunakan metode wawancara dan observasi dalam pengumpulan datanya, selanjutnya data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian terhadap praktik jual beli lutung Jawa di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo menyimpulkan beberapa hal, yaitu pertama, praktik jual beli daging lutung Jawa yang dijadikan makanan dalam perspektif hukum Islam hukumnya adalah tidak sah, karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli pada objek, yaitu berupa bangkai yang hakikatnya adalah najis, objek tergolong binatang buas (siba‘) dan menjijikan (khabith) yang haram untuk dijadikan makanan, serta objek adalah benda muhtaram, yaitu benda yang bukan hak milik penjual. Kedua, praktik jual beli lutung Jawa yang dijadikan peliharaan dalam perspektif hukum Islam, hukumnya adalah tidak sah, karena jual beli ini telah melanggar peraturan perundang-undangan perlindungan satwa liar dan menentang ketaatan pada pemerintah, yaitu mengambil dan memanfaatkan lutung Jawa yang statusnya dilindungi dan mengambil hak milik umum yang dilindungi negara. Berdasarkan hasil kesimpulan, kepada para pihak, yaitu para pelaku jual beli diharap untuk tidak memperjualbelikan lutung Jawa dan memanfaatkan dalam bentuk apapun, karena lutung Jawa merupakan salah satu primata milik umum yang dilindungi oleh negara dalam perundang-undangan. Kedua kepada pemerintah, supaya lebih tegas dalam meningkatkan pengawasan terhadap konservasi perlindungan alam liar.