Pola keberagamaan penganut aliran kepercayaan di Lamongan

Pada UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) dijelaskan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk pememluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Undang-undang ini jelas sekali menggambarkan kebebasan masyarakat Indonesia untuk menjalankan syari’at bagi para pemeluk agama dan kepercayaan. Baru-baru ini aliran kepercayaan kembali muncul di permukaan. Para tokoh penganut aliran kepercayaan mendesak supaya diakui oleh pemerintah terutama pada KTP. Mereka yang selama ini mencatatkan agama pada kolom KTP-nya ingin mengubah menjadi tulisan aliran kepercayaan. Dari sinilah kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan permintaan mereka. Dengan mengeluarkan putusan Nomor 97/Puu-XIV/2016. Dalam putusan tersebut para penganut aliran kepercayaan diperbolehkan untuk mencantumkan nama alian kepercayaan di kolom agama pada KTP. Sebuah putusan ini merupakan angin segar bagi para penganut kepercayaan. Salah satu Kabupaten yang menyambut dengan tangan terbuka adalah Kabupaten Lamongan. Dengan membuat Surat Keputusan Nomor : 188/631/KEP/431.013/2019. Surat Keputusan tersebut berisi tugas untuk membuat Tim yang dikoordinir oleh Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik dan bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan. Tim mempunyai tugas melakukan penyuluhan kepada penganut aliran kepercayaan di Kabupaten Lamongan bahwa mereka sudah mendapatkan kebebasan untuk mencatatkan aliran kepercayaan pada kolom agama di KTP. Dari penyuluhan tersebut, tercatat bahwa ada delapan sekte aliran kepercayaan. Di sinilah letak permasalahan sesungguhnya. Ketika pemerintah sudah siap untuk melayani, justru yang terlihat adalah beberapa pola keberagamaan mereka yang menutup diri. Selain itu, dalam tulisan ini akan dicari motif keberagamaan penganut aliran kepercayaan. Sebagai minoritas yang hidup di tengah-tengah masyarakat mayoritas Muslim.