Analisis fatwa Dsn MUI No. 112/Dsn-Mui/Ix/2017 terhadap pembayaran sewa jasa fotografer di studio foto ruang visual Beji Pasuruan

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir induktif. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam yaitu dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No 112/DSN-MUI/X/2017.Hasil penelitian ini menyimpulkan: Pertama, mekanisme upah jasa fotografer di Studio Foto Ruang Visual Beji Pasuruan, upah yang diberikan klien kepada fotografer dalam pelaksanaanya diangsur, mengenai waktu pembayaran dibagi menjadi 3 termin, termin pertama ialah pembayaran Down Payment (DP) sebesar 20% dari harga package photo yang dipesan, termin kedua sebesar 40% setelah proses session foto selesai, guna memproses foto yang telah dilakukan pemotretan yaitu seperti cetak foto beserta frame dan pengalbuman, dan yang termin ketiga/pelunasan sebesar 40% serta menyerahkan hasil cetak frame foto dan album kepada klien, sedangkan dalam praktik sistem pengupahan freelance fotografer menggunakan sistem borongan. Kedua, mengenai analisis fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, rukun ija̅rah sudah terpenuhi namun dalam syarat ija̅rah belum terpenuhi secara sempurna. Khususnya terkait dengan pembayaran ujrah (upah), dalam mekanismenya ujrah seharusnya dibayar diangsur dengan tiga kali termin pembayaran serta sesuai dengan perjanjian di awal, namun klien terlambat melakukan pembayaran termin ketiga dan sampai melakukan pembatalan perjanjian sepihak, sehingga dalam akad ija̅rah dari hal ini dapat menimbulkan ingkar janji dan menyebabkan penyedia jasa dirugikan. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka sebaiknya pihak Studio Foto Ruang Visual menjelaskan secara rinci pada kesepakatan awal serta dibuatkan tanda jadi seperti kwitansi pembayaran, sehingga tidak ada yang semena-mena dalam hal pembayaran, serta tidak merugikan pihak penyedia jasa‌ dan setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak pada prinsipnya adalah menghendaki para pihak untuk melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya.