Analisis hukum islam terhadap praktik pembiayaan kendaraan bermotor pada produk BSI OTO: studi kasus di BSI KCP A. Wahid Jombang

Skripsi ini membahas tentang analisis hukum Islam pada praktik pembiayaan kendaraan bermotor pada produk BSI OTO di BSI KCP A. Wahid Jombang. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana implementasi akad murābaḥah dalam mekanisme pembiayaan kendaraan bermotor pada produk BSI OTO di BSI KCP A. Wahid Jombang?. 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap implementasi akad murābaḥah dalam mekanisme pembiayaan kendaraan bermotor pada produk BSI OTO di BSI KCP A. Wahid Jombang?. Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data pada skripsi ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan telaah dokumen terkait praktik pembiayaan kendaraan bermotor pada produk BSI OTO di BSI KCP A. Wahid Jombang. Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan mendeskripsikan masalah yang ada pada akad murābaḥah dalam pembiayaan kendaraan pada produk BSI OTO di BSI KCP A. Wahid Jombang, serta menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor pada produk BSI OTO di BSI KCP A. Wahid Jombang pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) tidak hanya menggunakan akad murābaḥah, tetapi juga menambahkan akad wakālah. Pihak BSI bekerja sama dengan mewakilkan pembelian kendaraan bermotor kepada Mandiri Utama Finance Syariah (MUF Syariah). Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murābaḥah maka akad murābaḥah pada BSI kurang sesuai karena adanya penambahan akad wakālah dan pihak BSI tidak melakukan akad ulang dalam transaksi tersebut. Pihak BSI juga menggunakan akad baku kepada nasabah, jadi pihak BSI sudah menentukan klausul serta rincian pembayaran dan besaran margin keuntungan. Tingkat margin yang diinginkan oleh BSI berbeda-beda tergantung lamanya jangka waktu angsuran. Semakin lama jangka waktu, maka semakin besar tingkat keuntungan yang didapatkan oleh BSI. Oleh karena itu, Jika dilihat dari asas kebebasan berkontrak dengan adanya penggunaan akad baku tersebut nasabah tidak diberikan kesempatan untuk menegosiasikan margin keuntungan yang diperoleh pihak bank, nasabah juga tidak diberi kesempatan untuk merubah atau menawar isi perjanjian. Namun dengan asas kerelaan, perjanjian ini menjadi sah bagi kedua belah pihak.Sejalan dengan uraian di atas, sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah, seharusnya BSI lebih memperhatikan implementasi akad yang digunakan dalam transaksi agar sesuai dengan syariat Islam dan prinsip-prinsip perjanjian Islam.