Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan anak penyandang disabilitas

Anak merupakan amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga karena didalam diri seorang anak terdapat harkat, martabat dan hak-haknya sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak merupakan potensi, tunas dan generasi penerus bangsa. Anak juga berhak mendapatkana kesempatan seluas-luasnya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun pada kenyataannya kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin meningkat, yang disebabkan anak mudah diancam dan dilukai. Selain itu, anak juga tidak mampu melawan dan menjaga dirinya dari bahaya yang menimpanya. Tindak Pidana terhadap anak bukan hanya menjadi perbuatan yang melanggar hukum, melainkan juga menjadi masalah bagi masyarakat yang menuntut perhatian yang serius dari berbagai macam pihak. Banyak dampak yang diakibatkan dari tindak pidana terhadap anak khususnya pada kondisi psikis pada anak. Maka dari itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk anak dan memberikan jaminan dan pemenuhan hak-haknya secara utuh. Berbicara tentang perlindungan anak tidak lepas dari pembahasan Hak Asasi Manusia, karena anak adalah manusia kecil yang harus dilindungi. Sebab, anak merupakan orang yang usianya masih dibawah 18 tahun, tidak terkecuali anak yang masih ada didalam kandungan. Perlindungan anak adalah bentuk implementasi dari penyelenggraan Hak Asasi Manusia, dikarenakan hak anak merupakan bagian integral dari Hak Asasi itu sendiri. Bentuk perlindungan terhadap anak menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan mendaptkan perlindungan dari kekerasan dari kekerasan dan deskriminasi. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan hak-hak mengenai bagaimana anak diperlakukan, bagaimana anak tersebut dirawat dan dilindungi oleh hukum tidak terkecuali anak penyandang Disabilitas.