Interlegalitas hukum perkawinan Masyarakat Muslim Tengger

Penelitian ini membahas konteks interlegalitas hukum perkawinan masyarakat muslim di Tengger. Argumentasi peneliti menyebutkan bahwa praktik perkawinan muslim Tengger ialah bagian dari pluralisme hukum yang tetap dilaksanakan, bahkan tidak ada pertentangan dengan hukum negara, tetapi pertentangan tersebut muncul dari sekelompok muslim karena praktiknya yang dinilai tidak berdasarkan syariat Islam. Sebagian yang lain menerima karena praktik tersebut bukan milik agama tertentu, tetapi bagian dari tradisi atau salah satu dari kekayaan budaya nusantara. Hal tersebut menjadikan interlegalitas hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat dalam perkawinan muslim Tengger sangat penting untuk dibahas. Beberapa pertanyaan yang perlu dijawab, meliputi: 1. Bagaimana pluralisme hukum perkawinan pada masyarakat Tengger? 2. Bagaimana interlegalitas hukum perkawinan pada masyarakat muslim Tengger? 3. Bagaimana konstruksi hukum perkawinan pada masyarakat muslim Tengger?. Penelitian ini menggunakan interlegalitas dalam pluralisme hukum sebagai teori, kemudian menganalisis perubahan masyarakat muslim. Penelitian ini menganut prinsip-prinsip penelitian kualitatif yang juga menggunakan kajian lapangan dengan pendekatan sosio-legal dan fenomenologi empiris. Sumber datanya ialah para tokoh (pandhita, kiyai, dan dukun) dan pejabat pemerintahan di Tengger dan masyarakat sekitar dengan terjun langsung kelapangan, sumber data lainnya ialah yang berhubungan dengan kajian literatur sesuai topik pembahasan ini. Teknik pengumpulan datana ialah observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Analisis datanya dengan tahapan reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa; Pertama, pluralisme hukum perkawinan pada masyarakat Tengger merujuk pada eksistensi hukum adat, hukum agama dan hukum negara. Praktek Walagara merupakan bukti berlakunya hukum adat yang menghormati hukum agama dan hukum negara. Kepatuhan terhadap semua aturan hukum yang berlaku merupakan bukti adanya pluralisme hukum perkawinan pada masyarakat Tengger. Kedua, Interlegalitas hukum perkawinan masyarakat muslim Tengger dengan ritual walagara merupakan bagian dari pluralisme hukum perkawinan karena respon Kiai lokal, dukun pandhita, dan pemerintah tidak mempertentangkan. Ketiga, konstruksi hukum perkawinan pada masyarakat muslim Tengger merupakan bentuk hibrida hukum (legal hybrid) hasil dari saling tumpang tindih, menyilang, dan bersebrangan (crossing), Saling menekan (interpenetrasi),Saling mempengaruhi (contemlepmentary), dan titik pertemuan antar sistem hukum (intersection). yang memuat asas hukum: Sahnya perkawinan, monogami, kebebasan berkehendak, pengakuan gender, tujuan perkawinan, kedewasaan perkawinan, mempersulit perceraian, keseimbangan, kepastian hukum. Ini bagian dari kearifan lokal dan mendapat pengakuan secara hukum dengan syarat harus sesuai hukum formil yang berlaku.