Penyelesaian diversi anak sebagai pelaku tindak pidana terhadap nyawa dalam perspektif hukum pidana islam: studi kasus Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bojonegoro

Peraturan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menimbulkan ketidaksesuaian dalam mengatur batas ancaman hukuman dapat dilakukan diversi. Hal ini mengakibatkan dalam penyelesaian kasus anak disetiap penegak hukum tidak sejalan, dengan ditandai adanya perbedaan dalam penyelesaian kasus anak sebagai pelaku tindak pidana terhadap nyawa. Skripsi ini menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, yaitu: bagaimana penyelesaian diversi anak sebagai pelaku tindak pidana terhadap nyawa di Polres Bojonegoro dan bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap penyelesaian diversi anak yang melakukan tindak pidana terhadap nyawa. Data penelitian skripsi menggunakan jenis penelitian yuridis empiris non doktrinal dengan jenis pendekatan kualitatif, melalui wawancara lapangan sebagai data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui Undang-Undang, buku hukum, dan jurnal hukum yang sejalan dengan diversi pada anak. Pengumpulan data dilakukan melalui data dan pengetahuan hasil wawancara. Dan dari hasil penelitian tersebut menghasilkan analisis yang berbentuk deskriptif analisis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian diversi anak pelaku tindak pidana kejahatan terhadap nyawa di wilayah Polres Bojonegoro tidak diberlakukan, karena bagi penyidik UUPA diversi tidak dapat diberlakukan sebab ancaman hukuman anak yaitu tujuh tahun, walaupun ancaman lain di bawa tujuh tahun, selain itu penyidik Polres Bojonegoro mengikuti rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan untuk tidak melakukan diversi dengan pertimbangan korban adalah anak yang dilahirkan sendiri dan telah meninggal dunia. Sehingga penerapan diversi tidak dapat diberlakukan. Kesesuaian juga bagi hukum Islam bahwa diversi diartikan dengan al-’afwu dan Islah adalah penyelesaian melalui kesepakatan perdamaian kedua belah pihak dengan jalan musyawarah. Adanya pemaafan juga dapat menjadi faktor perdamaian. Kemudian hukuman qiṣāṣ tidak dapat diberlakukan kepada anak yang melakukan suatu tindak pidana karena anak belum dikatakan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dan berdasar atas hadis Rasulullah yang menyebutkan orang tua tidak di hukum karena membunuh anaknya. Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, saran dari penulis seharusnya peran orang tua agar anak lebih diperhatikan dan diawasi dalam hal pergaulannya di luar. Dan peran orang tua sangat penting bagi kelangsungan hidup anak nantinya. Selain itu, agar anak tidak melakukan suatu tindak pidana yang merugikan orang lain ataupun dirinya sendiri. masyarakat diharapkan tidak memberikan stigma/label negatif terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan jika anak kembali ke lingkungan masyarakat. Sehingga anak dapat diterima dan tidak takut untuk berkembang lebih baik.