Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Panggang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perspektif fikih siyasah

Skripsi ini adalah hasil penelitian hukum empiris dengan judul “Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Panggang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fikih S sah”. Ini adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur menurut undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa, di desa Panggang kecamatan Glagah kabupaten Lamongan?, 2)Bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur menurut Fikih S s di desa Panggang kecamatan Glagah kabupaten Lamongan?. Penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sociological jurisprudence ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data, diantaranya observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif yang merupakan deskriptif terhadap gambaran mengenai objek penelitian yang dihubungkan dengan permasalahan yang terjadi di lapangan dengan pola pikir deduktif. Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran bahwa Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Panggang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan belum berjalan dengan maksimal sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dikarenakan pelaksanaan pembangunan yang Pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan dilakukan pihak desa kurang adanya koordinasi dengan warga masyarakat Sedangkan dalam konteks Fikih S sah Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Mempunyai beberapa prsinsip dan tujuan yang pada intinya pembangunan harus mementingkan kemaslahatan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saran peneliti mengharapkan perlu adanya kesadaran dan pemahaman dari berbagai elemen terutama kepala desa sebagai pemimpin rakyat beserta perangkatnya dan meningatkan keterampilan mengelola desa agar desa sesusai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan umum.