Implementasi kebijakan wajib belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah: studi multikasus di sekolah menengah pertama negeri 1 Kalibaru dan sekolah menengah pertama negeri 1 Glenmore Banyuwangi

Implementasi kebijakan madrasah diniyah takmiliyah di Kabupaten Banyu-wangi adalah tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah. Wajib belajar tersebut diselenggarakan pada satuan pendidikan dasar dengan tujuan sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyu-wangi menyatakan bahwa kebijakan wajib belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah tidak berjalan. Namun pada kenyataannya, ditemukan dua satuan pendidikan dasar, yaitu SMPN 1 Kalibaru 1 dan SMPN 1 Glenmore telah melaksanakan kebijakan tersebut.Berdasarkan hal tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan wajib belajar madrasah diniyah takmiliyah di SMPN 1 Kalibaru dan SMPN 1 Glenmore Banyuwangi? 2. Mengapa SMPN 1 Kaliba-ru dan SMPN 1 Glenmore Banyuwangi melaksanakan kebijakan wajib belajar madras-ah diniyah takmiliyah?.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian studi kasus. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan kebijakan wajib belajar madrasah diniyah takmiliyah di SMPN 1 Kalibaru dan SMPN 1 Glenmore Banyuwangi diselenggarakan di atas empat komponen. Keempat komponen tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Meskipun tidak semua faktor dalam komponen tersebut terpenuhi, kebijakan tersebut tetap bisa dilaksanakan. Faktor-faktor yang tidak terpenuhi tersebut adalah informasi, insentif, dan SOP. Kedua, alasan pelaksanaan wajib belajar madrasah diniyah takmiliyah di SMPN 1 Kalibaru dan SMPN 1 Glenmore Banyuwangi a). Komitmen kepala sekolah. b). Partisipasi masyarakat yang berasal dari wali murid, komite sekolah, dan lembaga pendidikan dan organisasi sosial keagamaan. Partisipasi wali murid berupa persetujuan dan kesediaan wali murid dalam pembiayaan. Partisipasi komite sekolah berupa dukungan moril. Sedangkan partisipasi lembaga pendidikan dan organisasi sosial keagamaan berupa penyediaan tenaga pendidik. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, implikasi teoritik penelitian ini adalah mengembangkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, sehingga komponen implementasi kebijakan terdiri atas enam komponen, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, komitmen kepala sekolah, dan partisipasi masyarakat.