Strategi Indonesia dalam manajemen perlindungan pekerja migran Indonesia di Taiwan pasca new southbound policy

Keberadaan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu profesi yang begitu penting bagi stabilitas ekonomi Indonesia sehingga melindungi PMI yang bekerja adalah salah satu prioritas yang begitu penting. Munculnya kebijakan New Southbound Policy Taiwan memberikan kesempatan baru bagi Indonesia untuk meningkatkan hubungan kerja sama antara Indonesia dan Taiwan, terutama dalam mencegah masalah pembebanan biaya berlebih yang dialami oleh PMI sebelum berangkat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh berasal dari studi pustaka, wawancara, dan penelusuran secara online, dengan menggunakan kerangka konsep manajemen perlindungan pekerja migran, Pekerja Migran Indonesia, dan New Southbound Policy untuk mendeskripsikan isu ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam melindungi PMI yang bekerja di Taiwan pasca kebijakan New Southbound Policy, Pemerintah Taiwan dan Indonesia bekerja sama dengan mengeluarkan sebuah Nota Kesepahaman yang dikeluarkan pada tahun 2018 tentang Perekrutan, Penempatan, dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan adanya nota kesepahaman ini, Indonesia dan Taiwan bekerja sama untuk mengembangkan skema baru bernama Special Placement Program to Taiwan (SP2T). SP2T dianggap sebagai strategi untuk mengurangi praktik pembebanan biaya berlebih yang dilakukan oleh PPTKIS, serta bertujuan untuk memperluas pilihan masyarakat dalam mencari skema penempatan yang ingin dimasuki CPMI sehingga memperkecil praktik monopoli yang dilakukan oleh pihak swasta. Skema ini diterima dengan baik oleh banyak provinsi di Indonesia meski skema ini dibuka secara terbatas. Namun, dikarenakan keberadaan COVID-19 yang membuat pemerintah Taiwan harus menutup wilayahnya untuk turis asing dan pekerja migran, sehingga skema ini masih belum terlaksana dengan maksimal.