Analisis hukum islam terhadap penerapan akad mushārakah pada modal usaha lapak Sawit Jaya Pratama Di Desa Adiluhur Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung

Data penelitian ini dihimpun melalui wawancara serta dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian. Selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dan diambil kesimpulannya menggunakan pola pikir deduktif yang menjabarkan ketentuan-ketentuan penerapan akad musyarakah dengan menganalisis hukum islam tentang akad musyarakah. Dalam penelitian ini peneliti berusaha menganalisis penerapan akad musyarakah pada modal usaha pada lapak sawit Jaya Pratama yang ada di Provinsi Lampung.Hasil kesimpulan bahwa praktik akad musyarakah pada modal usaha lapak sawit Jaya Pratama dimulai dari dua bersaudara yang mendirikan sebuah usaha lapak sawit dengan masing-masing menaruh modal, yang dimana modal tersebut untuk membangun mes lapak sawit dan juga memenuhi kebutuhan lapak sawit lainnya yang dimana total keseluruhan modal yang dikeluarkan oleh dua bersaudara tersebut menghabiskan dana Lima ratus juta rupiah. Lalu dimulailah kesepakatan pembagian hasil dari usaha lapak sawit tersebut dimana pembagiannya ialah 70% dengan 30%. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan beberapa pihak yang terkait, dan juga melalui dokumentasi, hasil dari penelitian ini masih ada beberapa akad musyarakah yang ditetapkan pada lapak sawit Jaya Pratama yang belum sesuai dengan syarat dalam akad musyarakah, yakni tidak ada perjanjian tertulis dan tidak ada saksi dalam perjanjan tersebut. Adapun implementasi akad yang belum sesuai ialah, dalam sharing bagi hasil yang tidak sesuai seperti kesepakatan awal. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pihak yang berkaitan disarankan untuk; pertama, bagi kedua saudara tersebut jika ingin melakukan kerja sama yang sama-sama mengeluarkan modal agar dapat menghadirkan saksi di saat prosesi akad dilaksanakan. Kedua, untuk pembagian hasil agar dibicarakan terlebih dahulu sampai benar-benar yakin dan matang agar tidak terjadi perselisihan dari kesepakatan awal. Agar jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan bisa diurus sesuai hukum yang berlaku.