Analisis Fiqih Siyāsah terhadap kebijakan Kepala Desa dalam pemanfaatan Tanah Negara untuk fasilitas Umat Islam menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Geger Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris (data lapangan) yang berangkat dari suatu kasus terkait kewenangan administrasi Kepala Desa dalam pengeluaran surat keterangan status tanah negara yang diatasnya dibangun masjid Jami’ Nurul Islam untuk pembuatan sertifikat tanah masjid di Desa Geger Kecamatan Turi kabupaten Lamongan. Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan pola pikir induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf J UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa diberikan kewenangan administrasi untuk mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, termasuk didalamnya mengelola tanah negara untuk digunakan sebagai fasilitas umum dengan cara mendaftarkan tanah sesuai dengan ketentuan dan prosedur pendaftaran tanah. Sedangkan dalam prespektif fiqih Siyāsah maka kedudukan kepala desa sama halnya dengan Imamah sebagai seorag pemimpin dalam suatu wilayah yang memiliki peran dan posisi yang strategis didalam masyarakat. setiap tindakan dan/atau kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin haruslah berorientasi kepada kemaslahatan. Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah Kepala desa harus tegas dalam setiap kebijakan yang dilakukan sepanjang didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan mendapat perlindungan hukum dalam rangka melaksanakan kewenanganya. Ketika kepala desa tidak mau mengeluarkan surat keterangan tanah yang dimohonkan pengurus masjid maka kepala desa harus memberikan keterangan/klarifikasi yang jelas kepada pemohon sehingga tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat. serta wajib untuk menerima permohonan yang diajukan masyakat untuk mengeluarkan surat keterangan tanah sebagai salah satu kewenangan kepala desa yang tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat desa.