Analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim tentang alasan perceraian karena suami tidak memberikan nafkah: studi terhadap putusan nomor: 107/PDT.G/2013/PA.BWN di Pengadilan Agama Bawean Gresik Jawa Timur

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab dua hal pokok permasalahan yang diteliti yaitu: Pertama, Apa pertimbangan hakim menggunakan pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 terhadap alasan perceraian di Pengadilan Agama Bawean Gresik Jawa Timur? Kedua, Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim tentang alasan perceraian karena suami tidak memberikan nafkah dalam putusan no: 107/Pdt.G/2013/PA.Bwn di Pengadilan Agama Bawean Gresik Jawa Timur?Berkaitan hal tersebut, peneliti dalam penelitian ini mengumpulkan data selama penelitian digunakan metode wawancara dan dokumentasi atau buku yang berkenaan dengan masalah tersebut ditempat penelitian. Dalam penelitian ini bersifat kualitatif, menggunakan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif yang menjelaskan tentang pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena suami tidak memberikan nafkah yang memberikan terobosan baru dengan berpedoman pada Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui pertimbangan majlis hakim dalam perkara perceraian karena suami tidak memberikan nafkah di Pengadilan Agama Bawean Jawa Timur, memberikan pertimbangan mereka berdasarkan kepada kelalaian suami tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya selama 2 tahun berturut-turut yang mengakibatkan perselisihan antara istri yang meminta nafkah tetapi suami tidak mau memberikan nafkah, meninggalkan istri dan anak begitu saja tanpa diketahui alasan yang jelas sehingga mengakibatkan istri dan anak menderita lahir dan batin.Saran bagi para praktisi hukum khususnya para hakim dalam memberikan pertimbangan harus mempunyai dasar hukum yang kuat, meskipun demikian terutama dalam hal perceraian karena alasan perceraian sudah di atur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sehingga hakim harus benar-benar memperhatikan pertimbangan hukum yang di gunakannya. Dan bagi masyarakat untuk lebih teliti dalam hal gugatannya.