Upaya penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) di Pusat Pelayanan Terpadu (Ppt) Provinsi Jawa Timur Perspektif Maqashid Al Syariah

Skripsi ini adalah hasil penelitian tentang "Upaya Penanganan Korban KDRT di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur Perspektif Maqashid Al Syariah". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana upaya PPT Provinsi Jawa Timur dalam menangani korban KDRT serta bagaimana upaya penanganan yang dilakukan PPT tersebut ditinjau dari perspektif maqashid al syariah.
Dengan menggunakan metode deskriptif analitis data-data yang ada mengenai upaya PPT Provinsi Jawa Timur dalam menangani korban KDRT diuraikan dan dianalisis dengan pola deduktif.
Kesimpulan yang di dapatkan dari penelitian ini yakni bahwa upaya PPT dalam menangani istri korban KDRT diantaranya memberikan pelayanan baik secara medis (medikolegal), psikososial dan hukum. Peran yang dilakukan PPT untuk melindungi istri korban KDRT telah sejalan dengan tujuan hukum Islam (Maqasid Al Syariah) dan telah mencerminkan prinsip-prinsip penghormatan terhadap kaum perempuan, dari segi memelihara agama (hifdz al-din) secara spiritual korban mampu mengekspresikan rasa syukur dan mampu menjalin relasi dengan pencipta, pemeliharaan jiwa (Hifdz al-nafs) yakni memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan penghidupannya dalam hal ini seorang istri mendapatkan hak atas perlindungan diri dan hak mendapatkan penghormatan serta perlakuan yang patut dari seorang suami, Pemeliharaan akal (hifdz al-‘aql) yang diukur secara mental berdasarkan dimensi kesehatan yakni kemampuan istri berpikir logis dan mampu mengekspresikan emosinya, Pemeliharaan keturunan (hidz al –nasl) dalam hal ini PPT berusaha melakukan advokasi kepada korban kekerasan terlebih kekerasan KDRT berupa kekerasan seksual, pemeliharaan harta (Hidz al-mal wa al-‘irdh) termasuk hak mendapatkan nafkah lahir batin dari suami.
Dengan meningkatkan sinergisitas antar lembaga diharapkan PPT menjalin kerjasama dengan KUA secara berkelanjutan hal ini penting sebagai upaya mensosialiasikan problem KDRT melalui proses rafa’ oleh Pejabat KUA bagi pasangan yang akan melakukan akad nikah.