Cyber Crime dalam Bentuk Phising dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan, bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara melakukan kejahatan cyber crime dalam bentuk phising, bagaimana ketentuan hukum terhadap kejahatan cyber crime dalam bentuk phising menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap kejahatan cyber crime dalam bentuk phising menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Data penelitian dihimpun melalui telaah kepustakaan (Selected Bibliografie Technique), selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis, dengan pola pikir deduktif. Penelitian ini menghasilkan tiga hal. Pertama, cara yang digunakan dalam melakukan kejahatan cyber crime dalam bentuk phising yaitu: a) Man in the middle; b) URL Obfuscation; c) Gambar yang menyesatkan; d) Malware Based Phising; dan e) Search Engine Phising. Kedua, bahwasanya pelaku cyber crime dalam bentuk phising menurut Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1). Ketiga, tinjauan hukum pidana Islam terhadap cyber crime dalam bentuk phising menurut Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu sanksi hukum terhadap kejahatan phising dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) telah sesuai dengan hukum pidana Islam, karena dalam hukum pidana Islam pihak yang berwenang melaksanakan hukuman ta’zi>r adalah ulil amri, dan telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam jari>mah ta’zi>r. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada para aparat hukum hendaknya lebih memperdalam pengetahuan dalam perkembangan teknologi, dan juga diperlukan pengetahuan bagi para penegak hukum mengenai digital forensics sebagai cara untuk menemukan alat bukti dalam kejahatan cyber crime agar dapat dibawa di dalam persidangan.