Analisis al maslahah al mursalah terhadap hak suami mendapatkan cuti pendampingan istri melahirkan dan keguguran dalam rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak

Skripsi ini berjudul analisis ¬al-Maṣlaḥah al-Mursalah terhadap hak suami mendapatkan cuti pendampingan istri melahirkan dan keguguran dalam Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Rancangan Undang-Undang ini dibuat atas hak inisiatif DPR. Tujuannya untuk memberikan ruang bagi suami dalam mendampingi istrinya saat melahirkan sebagai orang tua baru juga demi tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa.Hasil penelitian ini untuk menjawab pertanyaan bagaimana latar belakang pasal 6 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak tentang hak suami mendapatkan cuti pendampingan istri melahirkan dan keguguran; Dan bagaimana analisis al-Maṣlaḥah al-Mursalah terhadap ketentuan pasal 6 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak tentang hak suami mendapatkan cuti pendampingan istri melahirkan dan keguguran. Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif. Ada dua sumber bahan hukum penelitian ini yakni, bahan hukum primer sebagai bahan utama dalam melakukan penelitian ini. Kedua, bahan hukum sekunder yang berasal dari studi pustaka yang berkaitan dengan buku-buku al-Maṣlaḥah al-mursalah, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan (library reaserch). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dianalisis dengan menggunakan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan (statue approach) dan juga pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, latar belakang adanya Pasal 6 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak disini ialah untuk melindungi hak suami dalam mendampingi istrinya saat melahirkan dan selama 40 hari pertama sebagai orang tua baru. Karena kesejahteraan ibu dan anak merupakan satu kesatuan dimana apabila seorang ibu terjamin kesejahteraan serta kesehatannya, maka anak akan tumbuh dengan baik, cerdas dan kreatif sehingga dapat menumbuhkan SDM yang unggul. Kedua, dari tinjauan al-Maṣlaḥah al-Mursalah, adanya peraturan mengenai cuti suami tidaklah bertentangan dengan syara’, serta dapat banyak mendatangkan kemaslahatan dengan adanya peraturan tersebut. Maka hal tersebut sangat relevan dengan tujuan syari’at. Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan: pertama, untuk mengoptimalkan adanya kesenjangan antara undang-undang ketenagakerjaan, cipta kerja dan Kesejahteraan Ibu dan anak, maka pemerintah perlu mensingkroninasi dengan cermat sehingga tidak membingungkan pengusaha. Kedua,Pemerintah juga perlu mengkaji dan evaluasi yang mendalam sebelum menetapkan UU tersebut menyangkut produktivitas tenaga kerja dan tingkat kemampuan masing-masing pengusaha.