Tinjauan fiqh siyasah terhadap kinerja aparatur sipil negara menurut PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil: studi kasus di kantor Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Skripsi ini merupakan hasil penelitian empiris yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siya>sah Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Dikantor Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo)” yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana kinerja aparatur sipil negara dikantor kecamatan candi, kabupaten sidoarjo serta Bagaimana analisis fiqh siya>sah terhadap kinerja aparatur sipil Negara dikantor kecamatan candi, sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif-Empiris (applied law research), sedangkan metode berfikir yang digunakan adalah Peneliti mengumpulkan data dengan observasi lapangan secara langsung, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis menggunakan teori hukum islam yaitu fiqh siya>sah dustu>riyah dalam bagian bidang siya>sah ida>riyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aparatur sipil negara di Kantor Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo belum maksimal. dimana pelayanan yang dilakukan pada Kantor Kecamatan Candi, ternyata masih ditemukan indikasi yang menunjukkan bahwa kurangnya kedisplinan dalam menjalankan amanah, kurangnya efektif baik masalah kualitas kerja dan Waktu. Hal ini dapat diketahui juga berdasarkan dari keluhan masyarakat, seperti terjadinya keterlambatan pegawai saat masuk kerja. proses mengurusan administrasi yang di persulit dan dalam memproses data administrasi kependudukan membutuhkan waktu yang lama. Menurut siya>sah ida>riyah adalah berbuat ihsan (kebaikan/kesempurnaan) dalam menangani masalah-masalah administrasi termasuk dalam sistem pelayanan sehingga terwujudnya disiplin pegawai negeri sipil. Saran bagi kinerja aparatur sipil Negara lebih bersikap profesional atas kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan unsur-unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) yang digunakan sebagai bahan dalam melaksanakan pembinaan pegawai. Sehingga dapat menciptakan pelayanan sesuai dengan standar yang berlaku dan mensejahterakan masyarakat sekitar.