Dari perempuan untuk pekerja migran: studi pembentukan Peraturan Daerah tentang pelaksanaan pelindungan pekerja migran Indonesia di DPRD Jawa Timur

Penelitian ini berawal dari keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Timur yang belum memenuhi kuota 30% sehingga pembentukan Perda didominasi oleh laki-laki. Peran anggota legislatif perempuan menjadi penting dalam pembentukan Perda karena akan mewakili kepentingan kelompok perempuan. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Timur dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami mengenai peran anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Timur dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi dari beberapa buku, karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Infroman yang dipilih yaitu anggota dewan, akivis dan akademisi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori representasi politik menurut Hanna F. Pitkin dan Anne Phillips. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran perempuan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dalam pembentukan Perda Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran telah dijalankan dengan baik meskipun keterwakilan mereka belum memenuhi kuota 30%. Representasi deskriptif dari perempuan dalam pembentukan kebijakan ini telah mempengaruhi representasi substantif karena dengan hadirnya perempuan mampu membawa kepentingan dari kelompoknya. Representasi substantif yang dilakukan oleh anggota dewan perempuan (dan laki-laki) terlihat saat mereka menginisasi Perda ini yang berawal dari tingginya kasus yang dialami oleh pekerja migran Indonesia. Anggota dewan perempuan menjadi kelompok yang kritis dalam proses pembentukan Perda ini sehingga kapabilitas dan kualitasnya telah sesuai dan mampu menghadirkan kepentingan perempuan di dalam Peraturan Daerah.