Analisis Yuridis dan Siyasah Idariyah terhadap pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dalam pengelolaan sistem pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA): studi kasus di Kecamatan Sukodono dan Waru

Permasalahan yang diangkat ialah pertama, bagaimana pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dalam pengelolaan Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SiPraja). Kedua, bagaimana analisis Siyasah Idariyah terhadap pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dalam pengelolaan Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SiPraja). Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Bermula mengenai pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dalam pengelolaan Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SiPraja) dan kemudian data yang sudah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) menggunakan teknik deskriptif induktif yang selanjutnya akan disusun dengan secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit. Data penelitian diperoleh dari wawancara, observasi dan kajian pustaka yang selanjutnya dianalisis menggunakan kajian teori fiqh siya>sah idariy>ah. Hasil penelitian ini yang pertama menjelaskan bahwa pengelolaan Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SiPraja) telah sesuai dengan nilai-nilai dalam hal pelayanan publik yaitu mudah, sederhana, murah dan dapat dijangkau, namun pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat dalam pengelolaan SiPraja itu sendiri tidak berdasarkan terhadap karakteristik wilayah kecamatan yang diberikan kewenangan. Sehingga bertentangan dengan asas hukum Lex Superior Derogat Legi Inferiori. Dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan yang mengakibatkan tidak adanya asas kepastian hukum. Kedua, analisis siyasah idariyah menyatakan bahwa menentukan kebijakan dalam Islam harus benar-benar berdasarkan kepentingan masyarakat dan kemauan masyarakat yang bertujuan untuk kemaslahatan umat, seperti halnya pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dalam pengelolaan Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SiPraja) yang identik dengan pelayanan publik dan koordinasi antar lini pemerintah harus selaras antara Bupati kepada Camat dan memberikan kemudahan yang bermuara pada pelayanan masyarakat. Berdasarkan penelitian ini penulis memberikan saran hendaknya pelimpahan kewenangan sebaiknya diatur berdasarkan tipologi kecamatan atau memperhatikan karakteristik wilayah tiap kecamatan mengingat setiap wilayah kecamatan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan supaya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.