Analisis Yuridis dan Fiqih Siyasah terhadap Putusan PTU No. 38/G/2021/PTUN.BDG tentang Penggandaan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Overlaping)

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian normatif dengan judul “Analisis Siyasah Qhadha’iyyah Terhadap Putusan PTUN Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG Tentang Penggandaan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah” yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaiamana analisa yuridis Putusan PTUN Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG tentang penggandaan sertifikat hak milik atas tanah dan bagaiamana analisa Siyasah Qhadha’iyyah terhadap Putusan PTUN Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG tentang penggandaan sertifikat hak milik atas tanah. Data penelitian dihimpun dengan menggunakan metode studi kepustakaan (Library Research). Data yang terkumpul kemudian dianalisa menggunakan analisis deksriptif yang disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Putusan PTUN Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG Tentang Penggandaan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah dan selanjutnya dianalisa menggunakan hukum Islam yakni, Fiqh Siyasah. Hasil penelitian menunjukan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG menyatakan bahwa penerbitan sertifikat dengan nomor 00327 batal seacara hukum karena dianggap cacat prosedur sebab melihat kepada data yang tertera pada aertifikat objek sengketa merupakan persil 54 S/III C. 1047 sedangkan tanah lokasi objek sengketa Persil 54, S/III, C. 136/393 sehingga hal ini bertentangan dengan pasal 5, 6 ayat (1), pasal 31 ayat (6) Peraturan Pemerintah tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan pasal 91 ayat (1), pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/ BPN Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Dalam konteks Fiqh Siyasah Qad}a’iyyah kompetensi yang dimiliki oleh PTUN sama halnya dengan kewenangan dan tugas dari cabang dari siyasah qad}a’iyyah yaitu lembaga peradilan maz}alim yang mengadili perselisihan antar kezaliman pejabat terhadap rakyat. Berdasarkan kesimpulan di atas bahwasanya Badan Pertanahan Nasional kota Depok yang berperan sebagai Pejabat yang berwenang membuat Keputusan dalam hal ini menerbitkan sertifikt hak milik atas tanah seharusnya lebih kembali mencermati pasal 10 UU no 30 tahun 2014 tentang Asas-Asas Umum Peradilan Baik agar didalam menjalakan tugas dan kewenangan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 dapat tetap terjaga integritas dan kredibilitasnya .