Analisis fiqh siyāsah terhadap peran badan keamanan laut (BAKAMLA) berdasarkan uu no. 32 tahun 2014 tentang kelautan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta kerangka berfikir deduktif. Bahan hukum primer khususnya UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan hukum sekunder terkait dengan berbagai literatur dan dokumen yang memuat kajian tentang keamanan laut. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan kajian kepustakaan, selanjutnya bahan hukum yang ada diinventarisir, diklasifikasiakan, dan selanjutnya dianalisis. Dari Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran Bakamla berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sangat penting. Karna Bakamla merupakan salah satu lembaga negara yang melaksanakan tugas dan fungsi menegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia dan yuridiksi Indonesia. Bakamla diharapkan sebagai wadah pengintegrasian seluruh ataupun sebagian fungsi dan kewenangan instansi pemerintah untuk melakukan penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut yang secara sectoral. Sedangkan dalam Tinjauan Fiqh Siyāsah
Konsep Wizarāh terdapat lembaga Wazīr al-Tanfīdz yang tugas pelaksanaan dan kedudukannya identik dengan Bakamla meskipun tidak sama persis. Karena wazīr al￾Tanfīdz merupakan lembaga pembantu Kepala Negara yang bertugas mendampingi dan melaksankan perintahnya. Sejalan dengan kesimpulan yang penulis paparkan diatas, maka dalam hal ini Bakamala kedepannya diharapkan dapat lebih mengoptimalkan Perannya terhadap keamanan Laut di wilayah perairan Indonesia dan yuridiksi Indonesia.