Analisi yuridis terhadap Putusan KPPU NOMOR 27/KPPU-M/2019 tentang laporan Akuisisi Saham dalam tinjauan hukum ekonomi syariah

Persaingan Usaha antar pelaku usaha dalam pasar yang bersangkutan sedikit banyaknya akan terpengaruh akibat adanya akuisisi. Akuisisi dalam suatu perusahaan biasanya dilakukan sebagai strategi pasar yang apabila disalah gunakan akan mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha yang menghambat perekonomian akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini akan menganalisis Putusan KPPU Nomor 27/KPPU-M/2019, yang di dalamnya terdapat rumusan masalah terkait bagaimana pertimbangan hukum komisi terhadap pandangan yuridis dan juga pandangan hukum ekonomi syariah pada pertimbangan hukum putusan nomor 27/KPPU-M/2019 tentang keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan akuisisi saham PT Gita Adhitya Graha. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sedangkan Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik dokumentasi yang berfokus pada putusan terkait. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terlapor terbukti bersalah melanggar ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp.1.025.000.000,00 yang harus di setorkan ke Kas negara. Dalam pandangan hukum ekonomi syariah yang ditinjau menggunakan teori iḥtikār, pada putusan yang telah diputuskan KPPU tidak ada pernyataan yang menyebutkan telah terjadinya iḥtikār dalam kasus tersebut, akan tetapi hanya sebatas pelanggaran administratif pencegahan agar tidak terjadi praktik iḥtikār. Adapun saran dari penulis yaitu membuat ketentuan untuk mewajibkan pelaku usaha agar melakukan konsultasi terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan penggabungan, penggabungan, dan pengambilalihan saham agar tidak timbul kesalaha informasi, pemerintah atau pihak terkait melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha agar tidak terjadi monopoli di luar dugaan, serta lebih memperjelas maksud-maksud dari ketentauan peraturan persaingan usaha agar tidak terjadi kesalahan penafsiran bagi kaum awam.