Tindak pidana penipuan jual beli tabung oksigen pada masa Pandemi Covid-19 menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Skripsi ini merupakan hasil penelitian empiris dengan judul “Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tabung Oksigen pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam 2 rumusan masalah yaitu : 1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap tindak pidana penipuan jual beli tabung oksigen pada masa ad al c covid-19 di wilayah hukum Polrestabes Surabaya, 2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan jual beli tabung oksigen pada masa ad al c covid-19 di wilayah hukum Polrestabes Surabaya. Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan penelitian hukum empiris dengan cara menggunakan fakta-fakta empiris yang dalam hal ini diambil dari perilaku manusia baik dalam perilaku verbal yang didapatkan berupa data wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan penelitian secara langsung. Penelitian ini dilakukan di Unit Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Surabaya. Hasil penelitian ini adalah Pertama, penipuan yang dilakukan melalui internet merupakan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini karena pelaku dalam melakukan aksinya menggunakan tipu muslihat dan berita bohong melalui platform media ad al atau laman situs dengan cara mengiming-imingi korban dengan keuntungan besar, Kedua, dalam penegakan hukum pidana Islam, sanksi tindak penipuan ini dikenakan ta’zi<r. Hukuman ta’zi<r ialah hukuman yang dijatuhkan atas jari<mah-jari<mah yang tidak dijatuhkan hukuman yang telah dijatuhkan oleh syara’ yaitu jari<mah-jari<mah ad, qis}a<s} dan diyat, hukuman tersebut banyak jumlahnya yang dimulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat, hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jari<mah serta pelakunya. Sejalan dengan kesimpulan di atas, diharapkan adanya sinegritas antara kepolisian dan masyarakat terutama dalam sosialisasi mengenai bahaya tindak pidana penipuan melalui internet. Masyarakat juga harus ikut membantu aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana penipuan melalui internet. Mengingat bahwa tindak pidana penipuan melalui internet dapat pula melibatkan lebih dari satu Negara, maka dalam upaya penanggulanganya tentu memerlukan bentuk-bentuk koordinasi dan kerja sama antar Negara. Sehingga, peran kepolisian menindak para pelaku tindak pidana penipuan melalui internet sangat penting, hal ini diharapkan dapat meminimalisir maraknya tindak pidana melalui internet.