Analisis hukum pidana Islam tentang tindakan satuan polisi pamong praja Kota Surabaya terhadap pengemis di Kota Surabaya

Dalam hal ini Satpol PP menjadi salah satu penegak hukum yang ditunjuk dalam melakukan implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014. Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Surabaya dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap Perda dengan cara yang sesuai pada ketentuan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya penegak hukum Perda dilakukan oleh Satpol PP yakni dengan melakukan razia, mendata, menampung sementara kemudian dilimpahkan kepada Dinas Sosial guna dilakukan pembinaan. Dalam Islam hukum memberi ialah sunnah dan bisa wajib jika diketahui orang yang diberi sedekah sedang dalam keadaan darurat. Akan tetapi bisa menjadi haram jika kita mengetahui bahwasannya pemberian tersebut disalahgunakan. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan dari Sadd Add-Dhariah yang dimana perbuatan yang membawa pada mubah ialah mubah dan perbuatan haram ialah haram, dan perbuatan yang membawwa pada wajib ialah wajib. Sebagaimana cara bersedekah yang dianjurkan dalam Islam agar tidak menimbulkan dampak negatif. Tindakan Satpol PP dalam hal ini telah sesuai dengan konsep hukuman ta’zir yang ditinjau dari segi niatnya. Dimana dalam memutuskan jenis hukuman dan ukuran hukuman tetap memperhatikan petunjuk nash karena hal tersebut menyangkut kemaslahatan umum. Sebagaimana tindakan Satpol PP Kota Surabaya yang melakukan penegakan hukum berdasarkan peraturan daerah yakni merazia, mendata, menampung sementara dan kemudian dialihkan kepada Dinas Sosial guna dilakukan pembinaan.