Kedudukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam ketatanegaraan Indonesia ditinjau dari Fiqh Siyasah

Penelitian ini merupakan hasil penelitian pustaka dengan judul “Kedudukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau dari Fiqh Siyasah”. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu: Bagaimana kedudukan MUI dalam ketatanegaraan di Indonesia dan Bagaimana kedudukan MUI dalam ketatanegaraan di Indonesia perspektif Fiqh Siyasah.
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan jenis data yang dipergunakan adalah data primer yang berasal dari AD/ART Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan data sekunder yang berasal dari buku-buku sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentatif yakni mengkaji isi dari AD/ART Majelis Ulama Indonesia (MUI), buku, skripsi, disertasi, artikel dan sumber lain yang berkaitan dengan penulisan ini.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan Majelis Ulama Indonesia berada pada ranah kawasan infra struktur politik. Dalam infra struktur politik MUI berada dalam golongan/kelompok kepentingan, lebih tepatnya kelompok kepentingan institusional (Interest Group Instittusional) dan fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat. Fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Majelis Ulama Indonesia dijelaskan dalam siyasah dusturiyah sebagai pembantu pemerintah dalam menyelesaikan suatu masalah dalam Islam yang dalam hal ini peran dan fungsi MUI sama dengan lembaga ifta’
Berdasarkan kesimpulan diatas penulis berharap kepada pemerintah untuk memberikan payung hukum terhadap keberadaan Majelis Ulama Indonesia dalam peranannya yang sangat penting dalam negara dan masyarakat.