Analisis hukum Islam terhadap operasional akad murabahah bil wakalah untuk pembelian bahan material bangunan di BMT UGT Sidogiri kantor cabang Larangan Sidoarjo

Penelitian tersebut dilakukan guna untuk menjawab bagaimana operasional akad murabah}ah bil wakalah untuk pembelian bahan material bangunan di BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo? bagaimana analisis hukum Islam terhadap operasional akad murabah}ah bil wakalah untuk pembelian bahan material bangunan dengan penerapan kwitansi yang nominalnya berbeda dengan jumlah pembiayaan yang diajukan di BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo? Penelitian ini termasuk penelitian yang memiliki jenis penelitian kualitatif. Yang mana hasil penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir Induktif, pola pikir ini dipakai untuk menganalisis data penelitian tersebut secara khusus tentang permasalahan bagaimana operasional akad murabah}ah bil wakalah untuk pembelian bahan material bangunan di BMT UGT Sidogiri? dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap operasional akad murabah}ah bil wakalah untuk pembelian bahana material bangunan dengan penerapan kwitansi yang nominalnya berbeda dengan jumlah pembiayaan yang diajukan di BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo, dan kemudian diambil kesimpulan apakah penerapan operasional akad murabah}ah bil wakalah di BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo sudah sesuai berdasarkan teori yang sudah ada serta dinilai dengan menganalisis dari segi hukum Islam apakah diperbolehkan jika penerapan kwitansi dalam hal pembiayaan akad murabahah bil wakalah yang nominalnya berbeda dengan jumlah pembiayaan yang diajukan sebelumnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa operasional akad murabahah bil wakalah untuk pembelian bahan material bangunan dengan penerapan kwitansi pembelian yang nominalnya berbeda dengan jumlah pembiayaan yang diajukan sebelumnya, dan nyatanya nominal yang ada di kwitansi jauh lebih sedikit dari jumlah pembiayaan yang diajukan tetapi sisa dari jumlah pembiayaan tersebut tidak dikembalikan, maka dikhawatirkan sisa uang pembiayaan tersebut bisa disalahgunakan oleh pihak anggota penerima pembiayaan karena tidak diketahui sisanya digunakkan untuk apa, tetapi di sisi lain pihak BMT juga tidak bisa memaksa untuk meminta bukti kwitansi pembelian barang tersebut karena dari awal akad sudah diadakanya suatu kesepakatan akad secara bersamaan dengan menyerahkan uang pembiayaan tersebut. Sehingga akad murabahah bil wakalah sudah dilaksanakan sebelum barang secara prinsip menjadi milik BMT.